Rakor Desa se-Kalteng: Gubernur Agustiar Sabran Dengarkan Langsung Problematika di Tingkat Bawah

Penabuhan Katambung sebagai tanda peresmian Kegiatan Musyawarah secara simbolis

Mentayapos.co.id // Palangkaraya, Kamis 22 Mei 2025 – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kalteng dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Merah Putih. Acara ini menjadi forum penting bagi Gubernur untuk menyampaikan arah kebijakan dan mendengarkan langsung masukan serta keluhan dari berbagai elemen pemerintahan desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.., dan Wakil Menteri Kelautan, Didit Herdiawan Ashaf. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan di desa dan kelurahan.

“Kami sedang menjaga sekolah rakyat ini, kami sedang disiarkan, dan banyak lagi program yang lain yang dibawa oleh posisi ini,” ujar Gubernur, merujuk pada berbagai inisiatif yang sedang berjalan.

Gubernur secara simbolis meminta perwakilan Camat, Damang, Mantir, Lurah, dan Kepala Desa untuk berdiri, sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas peran krusial mereka dalam pembangunan daerah. Ia secara khusus menyoroti kebutuhan daerah pedalaman.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran

“Tolong ini, khususnya. Mohon diperhatikan. Supaya pedalaman ini tidak ada yang tertinggal,” pesannya, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan pemerataan pembangunan.

Agustiar Sabran juga menyinggung percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Merah Putih, mengisyaratkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. “Alhamdulillah teman-teman, ini kan Presiden sudah bertanggung jawab,” katanya.

Selain itu, Gubernur menyatakan komitmen untuk mengalokasikan anggaran bagi perangkat desa dan tokoh agama, seperti mantri, guru ngaji, dan guru agama, sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Sesi Tanya Jawab dan Keluhan dari Perwakilan Daerah
Dalam sesi dialog, berbagai perwakilan dari desa dan kelurahan menyampaikan keluhan serta masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Perwakilan-perwakilan dari berbagai elemen pemerintahan desa dan kelurahan

1. Keluhan dari Damang Lamandau:
Perwakilan Damang Kepala Adat dari Lamandau menyampaikan beberapa permasalahan mendesak. Ia mengeluhkan minimnya perhatian terhadap masyarakat adat di pedalaman, khususnya terkait harga getah jelutung yang rendah (Rp 50.000) dan kesulitan mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) karena jauhnya lokasi SPBU. Pembangunan di daerahnya terkendala karena berada di kawasan hutan, dan meskipun jaringan listrik sudah terpasang, listrik belum dapat dinikmati di tiga desa karena masalah status kawasan hutan.

2. Keluhan dan apresiasi dari Bhabinkamtibmas dari daerah Barito Selatan:
Seorang Bhabinkamtibmas dari Barito Selatan, Dipo Julia, mengucapkan terima kasih atas pembangunan yang telah memajukan desanya, Buntok Seberang, terutama terealisasinya pemasangan lampu. Namun, ia menyoroti ketidakmerataan insentif bagi Bhabinkamtibmas di kabupaten tertentu, di mana Barito Selatan belum menerimanya. Ia juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan kelotok atau transportasi air untuk anak-anak sekolah di Buntok Seberang, serta ketiadaan dokter spesialis kejiwaan dan rumah singgah bagi penderita gangguan jiwa di Barito Selatan.

3. Masukan dari Babinsa:
Perwakilan Babinsa memohon agar pemerintah daerah dapat memperbanyak program pertanian di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.

4. Masukan dari Kepala Desa (Kades):
Seorang Kepala Desa meminta pemerintah provinsi untuk mengorganisir dan memperhatikan infrastruktur jalan, khususnya antara Rantau kelut dan Memaju, yang sangat dibutuhkan. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan pihak perusahaan untuk turut serta dalam pembangunan jalan desa.

5. Masukan dari Lurah Gunung Mas:
Ayah Zahrawati, seorang lurah dari Gunung Mas, menyampaikan terkait pembentukan koperasi pada 16 Maret yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Ia berharap adanya kemudahan perizinan dari Kementerian BUMN untuk koperasi yang baru terbentuk, khususnya bagi Koperasi Merah Putih. Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat untuk menambah anggaran bagi kelurahan di Gunung Mas yang memiliki anggaran sangat terbatas, agar pembangunan dapat berakselerasi lebih cepat.

6. Keluhan dari Camat Kapuas:
Camat Kapuas menyampaikan bahwa di lima kecamatan wilayahnya sering dilanda banjir setiap tahun. Ia meminta adanya program transmigrasi lokal yang digagas oleh Bupati, serta bantuan transportasi dari pemerintah provinsi untuk penanggulangan bencana, khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ia juga menyinggung adanya tiga kecamatan yang kini membina 38 desa.

7. Pertanyaan dari Kepala Desa Murung Raya

Pertanyaan utama yang dilontarkan terkait dengan implementasi dan operasionalisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPDU). “Banyak sekali yang bertanya, termasuk peserta, kapan implementasi itu bisa berjalan dengan betul-betul,” ujar Kades, menyoroti penantian masyarakat terhadap layanan ini.

Selanjutnya, Kepala Desa tersebut juga menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan mengenai visi dan program beliau terkait dengan ketahanan pangan dan data petani. Ia secara khusus menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Tengah yang banyak terbentuk namun masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketergantungan pada pembayaran karcis. “Di Kalimantan Tengah ini juga banyak yang sudah membentuk koperasi desa merah putih yang juga dikatakan hanya keterkaitan dengan pembayaran notaris,” pungkasnya, menyampaikan harapan akan dukungan yang lebih komprehensif.

Sesi dialog ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada di tingkat desa dan kelurahan.

Publikasi: aldio