Wawancara Terkait Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Efisiensi Anggaran di Kalimantan Tengah

Mentayapos.co.id // Palangkaraya, Kalimantan Tengah – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah daerah. Senin/14/April/2025.

Salah satu fokus utama adalah memaksimalkan fungsi pelayanan rumah sakit yang ada. “Kita berharap fungsi pelayanan rumah sakitnya nanti bisa segera dimaksimalkan. Selain kita juga bukan memindahkan, tapi lebih representatif,” ujar Wakil Gubernur H.Edy Pratowo. Inti dari upaya ini adalah untuk memberikan kontribusi positif dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga terkait pentingnya kapasitas rumah sakit yang memadai. “Iya, kan kita ini mengalami masa sulit di saat COVID ya. Rumah sakit Doris, rumah sakit milik pemerintah, termasuk swasta juga mengalami daya tampung yang kurang ketika banyak pasien-pasien COVID contohnya, sehingga banyak warga masyarakat kita yang dilayani itu ada yang di selasar, tidak mendapatkan maksimal sehingga ya darurat lah,” jelasnya.

Dengan adanya pembangunan rumah sakit yang baru, diharapkan semua kegiatan pelayanan kesehatan dapat tertangani dengan baik dengan kualitas layanan yang sangat baik pula. Persiapan tenaga kesehatan pun menjadi perhatian. “Jadi selain tenaga kesehatan dari rumah sakit yang ada di sana, kemudian juga ditambah dengan anak-anak baru yang saat ini sebagian sudah disekolahkan, dilatih, selebihnya kita juga akan mendatangkan ya, meminjam ya, sharing lah,” ungkap Edy Pratowo.

Di sisi lain, efisiensi anggaran menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Berkaitan dengan hal ini, seorang narasumber mengutip pernyataan Kepala Dinas Daya Wukman mengenai efisiensi anggaran yang bergantung pada presidensi. “Jadi banyak dipotong itu benar-benar disuka. Mungkin banyak dipotong kemampuan instansi itu juga ada gara-gara pengalihan efisiensi.”

Sebagai tindak lanjut, pemerintah provinsi telah merampungkan hasil dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sejalan dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. “Jadi kita sesuaikan lah, dan arti kata begini, kegiatan yang masih kita tunda, kita pending, yang sekiranya tidak prioritas, itu kita bintangin. Dalam arti kata, kita pending dulu, kita tunda sampai dengan nanti kita melihat beberapa bulan ke depan. Kita melihat sektor pendapatan, kemudian biaya-biaya lain yang memungkinkan untuk itu bisa dianggarkan kembali,” jelas Wakil Gubernur.

Penyesuaian anggaran ini diberlakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Semua OPD nanti OPD yang menginventarisasi, nanti SE-nya akan dibuat surat edaran dari Pak Gubernur tentang efisiensi anggaran berkenaan dengan kegiatan yang sekiranya masih bisa bukan prioritas atau bukan prioritas tapi yang masih bisa ditunda sementara.”

Selain isu kesehatan dan anggaran, kunjungan Menteri Sosial ke Kalimantan Tengah juga menjadi agenda penting. “Jadi besok itu kan ada kunjungan Menteri Sosial, itu salah satunya dalam rangka untuk meninjau kesiapan sekolah rakyat itu.” Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya terkait penyediaan lahan untuk program sekolah rakyat ini. “Kalau bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kita lahan tersedia kok, cukup banyak, pemerintah milik asetnya.” Lahan yang disiapkan tersebar di berbagai lokasi, termasuk di daerah Kelampangan.

Pemerintah provinsi akan terus melakukan penyesuaian dan pengecekan terkait berbagai program dan kebijakan untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

(Dio)