Tuntutan Aliansi Dayak Bersatu: Tolak Transmigrasi dan Desak Gubernur Tinjau Ulang Kebijakan

Salah satu perwakilan massa, yang menuntut penolakan program transmigrasi

Mentayapos.co.id // Palangka Raya, Kalteng – Aksi damai Aliansi Dayak Bersatu Kalimantan Tengah di Palangka Raya diwarnai orasi dari salah satu perwakilan massa, yang menuntut penolakan program transmigrasi. Dalam orasinya, seorang perwakilan yang mengaku berusia 61 tahun menyampaikan rasa kecewanya terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat lokal.

“Tanah, air, dan hutan di Kalimantan Tengah bukan ruang kosong, ini adalah milik masyarakat adat Dayak,” tegasnya, menyoroti anggapan pemerintah provinsi bahwa masih ada lahan kosong.

Ia juga mengkritik program transmigrasi yang menurutnya hanya memindahkan orang-orang yang kurang mampu dari daerah lain ke Kalimantan Tengah dengan biaya besar dari negara. Perwakilan tersebut mengklaim bahwa para transmigran mendapatkan fasilitas dan sertifikat tanah, sementara banyak masyarakat Dayak lokal masih kesulitan.

Selain menolak transmigrasi, orasi tersebut juga menyinggung isu intoleransi. “Di belakang ini banyak yang S1, S2, bahkan ada yang dokter. Orang Dayak tidak bodoh,” ujarnya, menanggapi anggapan bahwa transmigrasi ditujukan untuk mengisi SDM. Ia juga menyinggung kasus intoleransi di Sampit yang hanya dianggap sebagai miskomunikasi dan mendesak pemerintah untuk bersikap tegas.

Aksi ini juga menyoroti masalah lapangan kerja bagi lulusan lokal. Perwakilan tersebut mengeluhkan sulitnya anak-anak Dayak mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, meskipun telah memiliki gelar pendidikan tinggi, sementara banyak posisi diisi oleh pendatang.

Massa berharap agar tuntutan mereka dapat dicatat dan disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka mendesak agar posisi strategis, seperti Kepala Transmigrasi, dapat diisi oleh orang Dayak yang dinilai mampu. “Tolong sampaikan ke Gubernur, omongan kami ini harus dicatat,” pungkasnya.

Publikasi: Aldio