Fairid Naparin Gelar Musyawarah Terbuka, Dana Rp10 Miliar Bantuan Presiden untuk Karhutla Palangka Raya Segera Disalurkan

Mentayapos.co.id // Palangkaraya – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, S.E menyelenggarakan musyawarah terbuka penggunaan dana bantuan Presiden Republik Indonesia dalam penanganan Karhutla di kota Palangka Raya tahun 2026 bersama dengan pimpinan & anggota DPRD kota Palangka Raya beserta unsur Forkopimda. Musyawarah terbuka diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD kota Palangka Raya minggu, 25 Oktober 2026.

Dalam pertemuan musyawarah terbuka tersebut dihadiri -+ 200 peserta yang berasal dari seluruh elemen masyarakat & perwakilan mahasiswa se kota Palangka Raya.

Fairid dalam sambutannya menerangkan bahwa bantuan Presiden untuk penanganan Karhutla 2026 ini baru pertama kalinya diterima Pemko Palangka Raya senilai 10 milyar dari total 110 milyar yang dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah ditahap ke 2 ini, sedangkan pada tahap – 1 bantuan Presiden yang telah dikucurkan ke pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah senilai 125 milyar dan Pemko Palangka Raya belum mendapat bagian dana penanganan Karhutla tersebut.

Penyaluran penggunaan dana bantuan Presiden harus sesuai juknis SE Mendagri 308.2.8/6460/SJ Tahun 2026 yakni :

8 Target Alokasi Banpres

1. Operasi pemadaman darat & metode suntik gambut

2. Operasi posko, logistik, kesehatan & penyelamatan satwa liar

3. Pengadaan sarana & prasarana

4. Bantuan kesehatan bagi masyarakat

5. Insentif pemadaman

6. Dukungan logistik kepada masyarakat (MPA) & relawan

7. Pemulihan ekosistem lahan gambut bekas terbakar

8. Dukungan lainnya yang diperlukan.

demikian Fairid memberikan paparan mengenai juknis penggunaan dana bantuan Presiden kepada seluruh unsur Forkopimda beserta elemen masyarakat & mahasiswa yang hadir di ruang rapat paripurna tersebut.

Pada sesi usulan pendapat Arif Norkim anggota DPRD kota Palangka Raya dari fraksi PAN menyampaikan apresiasi kepada Walikota Palangka Raya yang telah memprakarsai pertemuan musyawarah terbuka ini sebagai bentuk transparansi & kebersamaan dalam penggunaan dana bantuan Presiden untuk penanganan Karhutla dikota Palangka Raya tahun 2026. Arif juga menyampaikan beberapa usulan diantaranya untuk lebih memfokuskan pada penanganan pemadaman Karhutla & memprioritaskan dana insentif untuk para relawan kalau bisa dibayarkan perminggu agar tidak terjadi lagi penunggakan pembayaran serta memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan karena para relawan pemadaman adalah merupakan garda terdepan dalam penanganan bencana Karhutla. Untuk penanganan pasca bencana Arif menegaskan pihak Pemko agar jangan sampai lalai mitigasi pada musim hujan yang akan datang karena sebagian wilayah di kota Palangka Raya juga merupakan daerah rawan banjir langganan tiap tahun sehingga tidak terjadi bencana susulan di lain musim. 

Layanan Kesehatan Gratis Bagi Korban Terdampak Karhutla

Dalam sambutan lainnya kepala Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya Yunardi, S.H, M.H

menerangkan bahwa selama penggunaan dana bantuan Presiden tersebut digunakan secara tepat guna, tepat sasaran & tepat momen untuk penanganan Karhutla diwilayah Kota Palangka Raya maka Insya Allah akan aman dari pemeriksaan audit nantinya. Kajari juga memberikan deadline kepada Walikota Palangka Raya agar dalam waktu 2-3 hari kedepan dana bantuan Presiden harus sudah mulai disalurkan sesuai dengan juknis yang ads jangan sampai ada penundaan.

Kemudian Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Andiyatna, S.I.K, M.H juga melaporkan kegiatan penanganan Karhutla diwilayah hukumnya kota Palangka Raya selama ini telah memaksimalkan personelnya turun langsung kelapangan dalam pemadaman bersama unsur TNI, BPBD & relawan lainnya. Pihaknya juga selalu melakukan patroli pengawasan 24 jam untuk melakukan pencegahan karena menurutnya penyebab Karhutla di kota Palangka Raya 100% dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab baik yang disengaja maupun tidak sengaja dengan membakar hutan & lahan direntang waktu paling rawan yakni pada Pk. 01.00 – 04.00 wib (dinihari), untuk itu Andiyatna sangat berharap adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan pembakaran hutan & lahan yang berdampak luas menimbulkan bencana kabut asap.

Diakhir acara musyawarah terbuka tersebut Walikota Palangka Raya menyampaikan informasi penting kepada seluruh masyarakat umum apabila terjadi gangguan kesehatan akibat Karhutla dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis disemua Puskesmas & Rumah sakit rujukan yang ada di kota Palangka Raya.

Aldio – PT. Media Mentaya Mandiri