DPUPR Kalimantan Tengah Gelar Sidang Komisi Irigasi 2025-2029, Fokus Kalteng Sebagai Lumbung Nasional

Kepala Bidang Infrastruktur, Yohana Endang S, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi

Mentayapos.co.id // Palangkaraya – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Tengah hari ini menyelenggarakan Sidang Komisi Irigasi Tahun 2025 dengan periode 2025-2029. Bertempat di Hotel Best Western Batang Garing (Rabu 23 Juli 2025), kegiatan ini mengusung tema “Kalteng Sebagai Mitra IKN, Siap Menjadi Lumbung Nasional Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Energi dan Air”.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Infrastruktur, Yohana Endang S, yang mewakili Ketua Umum Komisi Irigasi, Leonard S. Ampung. Dalam sambutannya, Yohana Endang S menyoroti pentingnya peran Kalimantan Tengah sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan potensi sumber daya lahan dan air yang besar.

Sidang Komisi Irigasi Tahun 2025 periode 2025-2029 dibuka

“Tema ini bukan sekadar seruan, namun sebuah tekad dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Sidang ini menjadi krusial mengingat Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan. Dalam sambutannya, ditekankan bahwa Presiden Prabowo memandang kesejahteraan petani sebagai kunci swasembada pangan. Hal ini mencakup tiga poin utama:

1. Mengangkat Martabat Petani: Melalui kebijakan yang berpihak pada produksi dalam negeri, seperti jaminan harga beli yang layak dan perlindungan dari produk impor, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani akan meningkat.

2. Regenerasi Petani: Menjadikan sektor pertanian menguntungkan diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk menjadi petani, mengatasi krisis regenerasi.

3. Pusat Pertumbuhan Baru: Fokus pada pertanian akan mendorong pembangunan di pedesaan, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan menekan laju urbanisasi.

Peserta sidang komisi irigasi DPUPR

Salah satu manifestasi nyata dari pemikiran Presiden ini adalah dukungannya terhadap program food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Program ini menjadi solusi strategis untuk ekstensifikasi lahan dan modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi modern.

Sidang Komisi Irigasi ini menjadi forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pengelolaan irigasi – pemerintah, petani, akademisi, swasta, dan masyarakat sipil – untuk bekerja sama secara sinergis dan berkelanjutan. Tiga hal utama yang menjadi fokus sidang ini adalah:

1. Menyusun rekomendasi kebijakan dan program irigasi yang terintegrasi.

2. Mengevaluasi kondisi jaringan irigasi eksisting serta menentukan prioritas rehabilitasi atau pengembangan.

3. Memperkuat peran serta petani dan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Dalam kesempatan terpisah kepada Awak Media, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Man Saji dan Kepala Bidang Infrastruktur, Yohana Endang S, menyatakan bahwa sidang ini merupakan pertemuan yang sangat strategis untuk mensinergikan dan mengkoordinasikan program terkait pengelolaan irigasi, khususnya dalam mendukung swasembada pangan, energi, dan air sesuai visi Presiden Prabowo.

Man Saji menambahkan bahwa DPUPR akan fokus pada sisi irigasi berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025, sementara sektor pertanian akan ditangani oleh Kementerian Pertanian serta dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Disinilah letak strategis dari Komisi Irigasi ini, kita mengkolaborasikan, kita berhimpun di sini untuk menyelesaikan atau menyatukan pikiran dan langkah-langkah strategis kita untuk menyukseskan ketahanan pangan,” jelas Man Saji.

Foto Bersama

Harapan ke depan, partisipasi petani yang tergabung dalam P3A dapat lebih ditingkatkan dalam pengelolaan jaringan irigasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kendala teknis di lapangan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas DPUPR.

“Mudah-mudahan nanti kami bisa menghasilkan beberapa rekomendasi komisi ini, yang akan kita sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk nanti bisa ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program-program Bapak Gubernur di 2025 akhir ini, 2026, dan seterusnya,” pungkas Man Saji.

Publikasi: Aldio