Ancaman 350 Ribu Serangan Siber Jadi Sorotan, Diskominfosantik Kalteng Percepat Pembentukan Tim CSIRT Daerah Perkuat Benteng Digital

Mentayapos.co.id // Palangka Raya – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring, dengan pusat pelaksanaan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, yakni 9–10 November 2026, menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Asistensi ini bertujuan mendorong percepatan pembentukan dan registrasi resmi TTIS/CSIRT di tingkat kabupaten/kota sebagai upaya memperkuat keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng Adiah Chandra Sari menegaskan bahwa pembentukan TTIS/CSIRT merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, seiring dengan perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.

Ia menekankan bahwa keberadaan TTIS/CSIRT tidak hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi juga harus mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi data, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi pemerintah daerah dari berbagai potensi ancaman siber.

Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya dalam paparannya menekankan pentingnya kesiapan operasional serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tergabung dalam tim tanggap insiden siber di daerah.

“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.

Lebih lanjut, Danang mengibaratkan keberadaan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital yang harus memiliki kemampuan respons cepat (quick response) dalam menangani dan memulihkan sistem ketika terjadi insiden keamanan siber. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kesiapsiagaan personel perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Danang juga mengingatkan bahwa cakupan pengamanan TTIS/CSIRT harus meliputi seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), tidak hanya terbatas pada aset yang dikelola Dinas Kominfo.

“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.

Dalam kesempatan tersebut, BSSN turut mendorong penerapan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah diimbau agar responsif dalam menindaklanjuti notification alert yang disampaikan BSSN sebagai bentuk peringatan dini terhadap potensi ancaman dan insiden siber.

Melalui kegiatan asistensi ini, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur, sekaligus memperkuat koordinasi serta kesiapan penanganan insiden siber di wilayah masing-masing.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Diskominfosantik terus berkomitmen memperkuat sinergi dan koordinasi bersama BSSN serta pemerintah kabupaten/kota guna mewujudkan ekosistem keamanan siber daerah yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital yang aman, andal, dan terpercaya.

Turut hadir secara luring dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat struktural Diskominfosantik Prov. Kalteng, pejabat fungsional Sandiman, serta Tim CSIRT Provinsi Kalimantan Tengah (KaltengProv-CSIRT).

Aldio – PT. Media Mentaya Mandiri